Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd selaku Menteri Desa PDTT dan Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), hadir dalam Dialog dengan Perwakilan Lurah se-Gunungkidul dan Kunjungan Proyek Pembangunan UNY Kampus Gunungkidul pada Sabtu (27/06) siang.

Agenda berlangsung di Tlaga Jonge Pacarejo Semanu tersebut, juga diikuti Rektor UNY Profesor Sutrisna Wibawa, Asisten I Sekretaris Daerah Gunungkidul Drs. Sigit Purwanto, Wakil Ketua III DPRD Heri Nugroho S.S, dan Forkopimda Kabupaten Gunungkidul. 72 perwakilan lurah hadir, dengan 72 lainnya turut serta menyaksikan melalui Zoom dan Youtube.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Abdul Halim mengungkapkan bahwa agenda ini akan mengenalkan kolaborasi perguruan tinggi dengan Pengembangan desa. Terlebih lagi, desa adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga dengan kolaborasi ini, kampus dapat memperkuat SDM sekaligus penggunaan teknologi di desa.

"Tujuan akhirnya, kampus dapat membantu pembangunan desa. Sudah terlalu lama kampus memikirkan dirinya sendiri, sekarang waktunya memikirkan desa melalui program Kampus Desa. Saya berharap, program Kampus Desa harus diterapkan secara nasional," ungkap Abdul Halim.

Menyekolahkan Lurah Setingkat Diploma dan Sarjana

Kampus desa adalah program dimana perguruan tinggi hadir baik secara fisik maupun pendampingan kepada desa. Selama ini, aktivitas kampus desa sejatinya sudah berlangsung melalui program-program Pengabdian Kepada Masyarakat seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata), PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan), dan PPM (Program Pengabdian Masyarakat).

Oleh karena itu, Menteri Desa berharap bahwa kampus dapat turut memperjuangkan kemajuan daerah pedesaan.  Termasuk, memperjuangkan agar para Lurah memperoleh gelar sarjana maupun diploma.

"Saya ingin kampus hadir di desa, memberikan bekal teori akademik untuk Lurah, dan nantinya Lurah diberi gelar diploma atau sarjana. Pak Rektor (Prof. Sutrisna Wibawa) tadi sudah menyebutkan, sistemnya dinamakan Rekognisi Pembelajaran Lanjut. Karena lurah ini sebenarnya kapabel dan sudah benar-benar praktikkan ilmu pemerintahan dan kepemimpinan," ungkap Abdul Halim.

Perihal teknis seperti pengelolaan dana desa juga dapat terbantu dengan adanya dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi, karena mereka dapat memberikan input dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sampai keperluan administrasi.

Fleksibilitas sistem perkuliahan yang telah dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tiga semester di luar kampus, mendukung impian ini. Karena para civitas kampus dengan ilmu dan kemampuan teknologinya, dapat diberdayakan  untuk membangun desa. Kementerian Desa PDTT melalui kerjasama dengan kampus akan membantu dalam tataran kebijakan untuk pelaksanaan agenda tersebut.

“Saya sebut para mahasiswa sebahai sahabat, karena kita satu almamater. Saya berharap, kampus terus hadir untuk desa. Tujuan utamanya memang belajar dari kehidupan nyata di masyarakat, sekaligus kalau bisa berkontribusi bagi pembangunan desa, menggunakan pengalaman dan ekspertis sebagai mahasiswa," imbuh Halim.

Turut Serta Mendampingi Kebutuhan Desa

Prof. Sutridsna Wibawa selaku Rektor dan tuan rumah penyelengara kegiatan dialog tersebut, menyatakan siap atas arahan tersebut. Visi sang menteri menurutnya, telah sejalan dengan apa yang dipionirkan oleh UNY dalam membangun kampus di Gunungkidul.

Terlebih, lanjut Sutrisna, keberadaan kampus sebagai “magnet” pembangunan bukanlah hal baru. Bulaksumur tempat UGM berdiri maupun Depok yang kini menjadi lokasi kampus UI juga dulunya lahan kosong yang masih sepi. Setelah ada kampus, pembangunannya menjadi begitu pesat.

Sehingga dengan membangun di Gunungkidul yang terhitung masih didominasi pedesaan, Diharapkan melalui pembangunan kampus yang dilengkapi dengan masukan dari para lurah se-Kabupaten, Gunungkidul akan menjadi kota satelit yang sama majunya dengan Yogyakarta.

“Dengan pembangunan kampus UNY, kami mencanangkan Gunungkidul menjadi kota satelit Jogja. Kota baru yang akan menjadi kota pelajar kedua di DIY setelah Jogja, menjadi magnet investasi dan aktivitas perekonomian. UPN (Veteran Yogyakarta) informasinya, sudah memiliki tanah di Gunungkidul dan juga akan ikut membangun kampus disini. Akan sangat bermanfaat, terlebih UPN memiliki jurusan peternakan, pertanian, dan pertambangan,” ungkap Sutrisna.

Menerapkan Protokol Kesehatan secara Ketat

Dialog Menteri Desa PDTT disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Diantaranya: peserta selalu mengenakan masker, mencuci tangan dan diukur suhu badannya menggunakan termometer infrared sebelum memasuki area kegiatan, serta pengaturan tempat kegiatan, ruang makan, penyajian makanan yang sesuai dengan standar pencegahan COVID 19, dengan tempat duduk jarak antar peserta minimal 1,5 meter.

Untuk mendukung penerapan protokol kesehatan tersebut, kegiatan berlangsung dengan pengiriman pemberitahuan dan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul

“Makan nanti kita menggunakan boks, dan protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat dalam seluruh kegiatan,” ungkap Sutrisna.

Agenda juga dilangsungkan di Tlogo Jonge dengan kuota undangan yang terbatas. Yaitu hanya Menteri Desa PDTT, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Pimpinan UNY berjumlah tujuh orang, Forkopimda berjumlah 12 orang, dan Panewu (Camat) berjumlah dua orang.

Sedangkan lurah yang hadir, jumlahnya dibatasi maksimal empat setiap kapanewon. Sehingga tempat duduk tetap berjarak antar peserta minimal 1,5 meter sesuai dengan protokol kesehatan.

Lurah yang tidak bisa hadir di lokasi, tetap dapat mengikuti agenda dialog secara live melalui Youtube. Mereka nantinya tetap bisa berdialog secara online maupun tanya jawab dengan cara mengirimkan teks.

“Hal ini sudah dikoordinasikan dan diberitahukan kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Gunungkidul, serta dalam pemberitahuan kegiatan dan permohonan bantuan pengamanan kegiatan kepada Kapolres Gunungkidul, Kapolsek Semanu, Kapolsek Karangmojo, dan Kapolsek Tepus,” imbuh Sutrisna. (Ilham Dary A)